1, Desember 2009 39 memiliki makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung ter-wujudnya penyelenggaraan pelayanan. Muhammad Rhida Rachmatullah, S. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Manfaat Praktis: a. INOVASI PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Perizinan Penanaman Modal di DMPTSP Kota Tangerang) Makalah Diajukan Untuk Mememnuhi Tugas Mata Kuliah Dosen : Prof. khususnya dan bagi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pelayanan administrasi kependudukan. 178. tentang input, output, outcome dan pelaporan benefit serta impact suatu kebijakan (anggaran) adalah sangat penting artinya. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang/jasa yang ditawarkan pada saat itu juga. Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. 01/Menkes/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha. 1 berikut ini. Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Cirebon. Sos. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Makalah Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia (1) Makalah Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia (1) Andre Renaldy. Pengertian Pelayanan Publik Menurut (Saputro, 2015) “Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan. Di sana terdapat pedoman-pedoman yang harus diikuti maupun dihindari. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, semakin menegaskan perlunya pelayanan publik yang berkualitas. 3 Pelayanan administrasi masih kurang akibat aparatur pemerintah yang memberikan pelayanan kurang komunikatif sehingga akan memperlambat proses dengan pihak sekolah mengenai pengurusan berkas 1. Secara detail UU ini mengatur segala kewajiban dan hak baik penyelenggara maupun pengguna (masyarakat). Fokus analisis kebijakan publik: a. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. Si ABSTRAK Dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran paradigma darirule government menjadi good governance, dalam paradigma dari rule of government penyelenggaraan pemerintahan,. hlm. PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 Saran Setelah menulis makalah ini, saya sebagai penulis makalah dengan judul “Korupsi dan Pelayanan Publik” ingin memberikan saran dan ajakan kepada pembaca makalah ini untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai pemahaman materi Korupsi terhadap Pelayanan Publik di Indonesia tentunya dalam ruang lingkup Administrasi Publik. Menurut Albrecht dan Zemke (1990) kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, sistem pelayanan, sumber daya manusia penyedia layanan, strategi, dan pelanggan. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pembuatan sistem whistle blower dan perbaikan mekanisme. Oleh karena saya membuat makalah ini dengan judul “ Model Reformasi Pelayanan Publik ” ,dan diharapkan agar kita lebih memahami tentang Model Reformasi Pelayanan Publik tersebut. Retno, M. Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat : a. Masing-masing memiliki kecepatan dalam Pengertian lain pelayanan publik merupakan merupakan pelayanan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelengggara pelayanan public. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau. Atas selesainya makalah ini, tidak terlepas dari upaya berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam rangka penyusunan dan penulisan makalah ini, untuk itu penulis ingin. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diundangkan pada 18 Juli 2009. Jika membahas mengenai pelayanan publik ini maka, kata kuncinya ialah kemampuan pemerintah kepada mengatur penyediaan beragam. A. 10. Makalah Pelayanan Prima. Presiden No. Negara wajib melayani setiap warga negaranya dalam kerangka pemenuhan pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Mewujudkan pelayanan prima meruapakan sebuah keniscayaan setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. KONSEP-KONSEP DASAR KUALITAS PELAYANAN PUBLIK * * A. 2009 tentang pelayanan publik setiap . Manfaat Untuk pengembangan Ilmu Diharapakan makalah ini dapat memberikan faedah untuk perkembangan ilmu pelayan publik/kesehatan. Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang pelayanan publik di indonesia Sebagai Anggota Masyarakat , semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. 08. pengelolaan informasi; d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Salah satu cara transformasi birokrasi dalam pelayanan publik adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam pelayanan publik. Mengetahui tentang perubahan kualitas pelayanan. Undang-undang Nomor. 1. A. Abstract. Saing Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh. Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan (Analisa Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan di Lapas) Lex Jurnalica Vol. Dosen Pembimbing : Alexander Yandra, S. Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Etika Pelayanan Publik. Pelaksanaan komunikasi dalam rangka memberikan pelayanan terhadap. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/jasa yang ditawarkan. Contoh dari pelayanan publik ini banyak sekali. 00 Skripsi. Sementara itu merujuk pada UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik (dalam Taufik, 2022, hlm. Pelayanan publik pada dasarnya mencakup aspek kehidupan masyarakat luas. 4 Lambatnya sistem pelayanan dikarenakan masalah pegawai yang belum profesional dalam pelaksanaan tugas 1. doc. Reformasi Birokrasi Organisasi Pemerintahan Dalam Perbaikan Pelayanan Transportasi Publik (Studi Kasus Pengelolaan Terminal Mangkang) oleh Irvan Mardiansyah (2016). Pelayanan jasa, kantor pengelola pasar, koprasi pasar, tempat ibadah seperti musolla atau masjid 3) Jaringan angkutan dan barang Pelayanan angkutan umum dan pengangkut barang yang memudahkan pedagang dan konsumen. Transfaransi dalam penyelenggaraan pelayanan public sebagaimana telah dimaksudkan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M. Dampak Merupakan akibat dari output atau hasil suatu sistem, terjadi dalam waktu yang relatif lama. • Selasa, 21/12/2021 • 15672. , 2017). Publik, P. 6 4 Solihin Abdul Wahab , 2008. Kata Kunci : Pelayanan publik, Etika, Norma Abstract BAB I MANAJEMEN PUBLIK. , 2020),fungsi pelayanan pada pemerintahan. Saat ini masyarakat semakin menuntut lebih atas pelayanan yang diberikan dan senantiasa mengawasi, meluruskan dan mendorong laju pemerintah. Jacob J O P P Y Breemer. 1. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat berkaitan dengan penerapan e-government, terutama dalam perwujudan asas huruf f, yaitu partisipatif, huruf h tentang keterbukaan, huruf I tentang akuntabilitas, huruf k, yaitu ketepatan waktu, dan. Bentuk dan Jenis Pelayanan Publik Menurut Moenir (2006), ada tiga macam bentuk pelayanan umum yaitu: Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan atau adaptasi /modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara. 3+ billion citations. Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. pelayanan publik aparat yang bertugas dalam hal ini adalah pegawai harus dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturannya. 2. Tahun 2009 tentang Pelayanan publik pasal 1, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Latar belakang penelitian ini adalah lamanya proses penyelesaian pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kurangnya fasilitas pelayanan sehingga menghambat proses pelayanan, dan. Sikap, perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien (tidak boros). 1. Baca Artikel. 8Mardiasmo, Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik Menuju Akuntabilitas Publik, Makalah yang disampaikan dalam Konggres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISES), MakasarIntegitas dalam Aspek Pelayanan Publik Pada aspek pelayanan publik kewajiban penyelenggara maupun pelaksana serta masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. tentang pengaruh pengawasan internal dan pe-ngawasan eksternal terhadap kinerja pemerintah, sebagai suatu studi pada Pemerintah Kota Ban-dung, penting. 2. Pelayanan Publik 1. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa instansi pemerintah wajib menyediakan unit pengaduan pelayanan publik. PELAYANAN PUBLIK DI ERA REFORMASI. doc. Undang-undng No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menjadi angin segar dalam upaya peneyedian pelayanan publik yang baik. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD setempat dalam menjalankan kewenangan menjalankan otonomi daerah dapat membuat peraturan daerah, dalam membuat peraturan daerah tentu saja berpedoman pada ketentuan Undang Undang No. Berita mengenai kereta api makin ramai akhir-akhir ini, baik mengenai manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero), kejahatan di dalam kereta api, caloPelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang. publik harga pelayanan publik tidak bisa ditentuk an murni berdasarkan harga pasar. Pelayanan publik dalam suatu negara dilakukan dalam. percepatan pelayanan kepada publik adalah cita – cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia, termasuk Badan Kepegawaian. Sikap, perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien (tidak boros). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010. pelayanan publik berdasarkan paradigma administrasi publik. Kelompok Pelayanan Barang Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik . yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan. Di Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan, hal ini dapat. Pelayanan publik meliputi kebutuhan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, keamaan dan pembangunan nasional. Mendorong peraturan yang berdasarkan prinsip dan terciptanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di butuhkannya. berupa kualitas layanan interaksi, lingkungan fisik dan hasil untuk menjamin terwujudnya harapan pelayanan penerbitan KTP-el. umum, pelayanan publik dapat didefinisikan. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu: “Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada. Beberapa konsep mengenai etika pelayanan publik dapat disimak dari pendapat-pendapat berikut ini. Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Disini pemerintah harus menjaminMAKALAH ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MELAYANI PUBLIK (ADPU4533 / Etika Administrasi Pemerintahan ) DISUSUN OLEH : YANTI NIM. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kamis, 27 Juni 2019 | 05:00 WIB; Oleh : Administrator; Satu dari beberapa bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kementerian PANRB),. Kehadiran. Secara realistis, penerapan e-government dari satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain tidaklah sama. Grace Timisela-Salampessy Follow. 28,95% dan 33 Kabupaten/Kota masuk dalam zona kuning yang berarti memiliki tingkat kepatuhan sedang dalam pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuan pelayanan prima: 1. Efisiensi, nilai efisiensi artinya tidak boros. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller dalam Diskusi Kelompok Terarah Penerapan Standar Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian dan Lembaga, secara virtual, Rabu (01/07). Peranan Media Sosial Dalam Peningkatan Pelayanan Publik. model pelayanan publik baru (new public service) (Dwiyanto 2008:138). Tersedianya informasi yang real time mengenai tahapan/proses layanan yang diminta/dibutuhkan. Disusun oleh : Indriani Rahmawati 17632011027 Fisip pagi IV PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BOJONEGORO 1 f KATA. Tujuan utama dari adanya Puskesmas adalah menyediakan. Dengan kata lain tidak ada. pelayanan publik ini, kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting. Beberapa hari sebelumnya, Presiden membentuk. 3. MAKALAH PARADIGMA PELAYAAN PUBLIK DALAM PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK Dosen Pembimbing : Ahmad Suprastiyo, S. A. Tentang Aparatur Sipil Negara. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga birokrasi penyelenggara laya-nan publik akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kompetensi aparat, kualitas peralatan yang diguna-melayani − menetapkan − kebutuhan pengguna, arsiparis (petugas), dan memperlakukan pengguna/peneliti secara serius dan terbuka. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Unit Pelayanan Publik. M anajemen Pelayanan. Integrated Administrative System : Pusat mengatur secara langsung daerah bersangkutan mengenai segala pelayanan teknis melalui koordinatornya yang berada di daerah/wilayah. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Universitas Negeri Semarang sebagai Badan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan Barang dan Jasa Publik. Pada makalah ini penulis menuliskan kasus pelayanan yang tidak seharusnya terjadi di lingkungan pemerintahan di Indonesia. Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju. Beberapa undang-undang yang mengatur hal itu misalnya Undang-Undang No. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang memenuhi harapan pada penerima layanan. menentukan standar pelayanan minimal. Untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kelurahan Kota Bambu Utara. 15, 2014 • 0 likes • 16,614 views. doc. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. 1. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang No. Meliputi seluruh. Adapun tujuan akhir yang diharapkan atas pelaksanaan pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat (Suwandi dan Yahya, 2017). Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai . Publik berasal dari bahasa Inggris “Public” yang berarti umum, masyarakat, atau negara. Pentingnya keterbukaan informasi membuat pemerintah mengeluarkan UU No. 12 f. 63/KEP/M. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. Memberikan bahan rujukan kepada mahasiswa dalam memahami realitas pelayanan publik. Makalah Ujian Tengah Semester Pelayanan Publik. BAB I PENDAHULUAN 1. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang diselenggarakan oleh. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. Tabel 1. 4. Sehingga, jika ada hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. 1. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik. 21 NIP. 25 tentang Standar Pelayanan dalam jurnal Yayat, “standar pelayanan yang salah satunya Kompetensi petugas pemberipelayanan publik maka harus berani berinovasi dalam manajemen pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Walaupun makalah ini mungkin kurang sempurna tapi juga memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca. upi. Salah satu wujud nyata penyediaan layanan publik di bidang kesehatan adalah adanya Puskesmas. Dalam kehi-. 1 BAB I PENDAHULUAN 1. 1. 5. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaianTolok Ukur Kualitas Pelayanan Publik. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang"Pelayanan Publik". 0. Pelayanan publik menurut Thaha (1994:14) merupakan suatu kegiatan yang harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik,. Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat. A. Dugaan Maladministrasi Pelayananan Publik di Indonesia Per Tanggal 4 Januari 2016 No Laporan Dugaan Maladministrasi Jumlah Laporan. March 2018; Jurnal Benefita 3(1):53;. Pada prinsipnya, reformasi birokrasi pada pelayanan publik harus berjalan karena merupakan pintu masuk menuju good governance menggunakan prinsip efektivitas dan. Kebijakan otonomi manajemen (korporatisasi), yaitu pemberian kewenanganPada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan No. Dalam kehidupan bernegara, peran. Buku ini juga memberikan contoh dan studi kasus pelayanan publik digital di berbagai sektor, seperti e-commerce, telekomunikasi, dan statistik. 63/KEP/M. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa belum seluruhnya asas dalam pelayanan publik terealisasikan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Tuntunan tersebut semakin meningkat dengan tumbuhnya. Bela Negara dalam Kilasan Sejarah. 2. Buku ini bermanfaat bagi para. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan merupakan terjemahan dari istillah Perspektif Baru untuk Layanan Publik dan Pemerintahan yang Baik dianggap paling tepat untuk kondisi saat ini dalam menangani isu-isu pelayanan publik di Indonesia, dengan menggunakan model seperti. Demi mewujudkan kualitas pelayanan untuk tercapainya pelayanan publik prima, salah satu indikator sasaran pembangunan dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 sesuai Perpres Nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, bagian pembangunan aparatur adalah Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik Baru ini senada dengan Teori. Bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,. masyarakat dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa telah dilaksanakan sesuai dengan. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 30 PP No. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.